Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak sektor swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk turut serta dalam pengembangan infrastruktur nasional Indonesia. Dalam pidato penutupnya di Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Prabowo menekankan pentingnya undang-undang yang mendukung partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Beliau menyadari bahwa sektor swasta memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, teknologi, dan kecepatan dalam proses konstruksi serta pengembangan fisik.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memberikan kritik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap birokratis dan kurang efisien, sering kali bergantung pada suntikan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Untuk mendorong perusahaan swasta agar lebih aktif berinvestasi dalam proyek infrastruktur di Indonesia, Prabowo berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Langkah efisiensi fiskal yang diambil oleh pemerintah telah membuka ruang anggaran yang mencukupi untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur.
Selain itu, dana investasi kedaulatan Indonesia, Danantara, juga akan digunakan sebagai instrumen keuangan tambahan untuk mendukung proyek infrastruktur. Dengan adanya Danaantra, pemerintah siap untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur yang memberikan potensi besar untuk transformasi di masa depan. Prabowo pun menjanjikan bahwa lingkungan investasi akan dikelola dengan efisien dan transparan demi kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih baik.
