Pemerintahan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa langkah ini tidak datang begitu saja, melainkan merupakan kelanjutan dari inisiatif strategis yang telah dimulai sejak awal tahun ini.
Prasetyo menegaskan bahwa tindakan mencabut izin tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden No. 5 tahun 2025 tentang penegakan hukum wilayah hutan yang ditandatangani Presiden Prabowo pada bulan Januari. Keputusan ini diambil setelah pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan pejabat kunci, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan data.
Prasetyo juga mengapresiasi kontribusi masyarakat, terutama aktivis media sosial, yang telah memberikan wawasan dan informasi yang berharga. Kesadaran masyarakat sangat diakui oleh pemerintah dalam membentuk kebijakan yang berbasis data dan fakta. Dengan tulus, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada semua anggota masyarakat yang telah aktif memberikan umpan balik dan informasi, termasuk aktivis media sosial yang turut berbagi kekhawatiran dan masukan kepada pemerintah.
Prasetyo menegaskan pentingnya tetap kritis dan waspada dalam menerima informasi publik serta berhati-hati dalam mencari kebenaran objektif di lapangan. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung konservasi lingkungan dan penguatan pengelolaan sumber daya alam secara nasional, yang menjadikan keputusan ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam Indonesia.
