Pemerintahan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat sebagai bagian dari komitmen untuk melestarikan lingkungan dan mematuhi hukum dalam sektor pertambangan. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, setelah pemerintah melakukan pemeriksaan dan pertemuan lintas kementerian. Penangguhan sementara terhadap semua kegiatan pertambangan di Raja Ampat diberlakukan sehari setelah Idul Adha, diikuti oleh pencabutan empat izin usaha pertambangan di luar Pulau Gag.
Kunjungan langsung ke Sorong dan Raja Ampat dilakukan oleh Bahlil dan timnya untuk mengevaluasi kondisi di lapangan. Hanya PT Gag Nikel yang memenuhi semua persyaratan teknis dan hukum, serta memiliki Rencana Kerja dan Anggaran 2025 yang sesuai. Beroperasi sejak tahun 1972 di luar zona Geopark Raja Ampat, PT Gag telah mematuhi standar lingkungan yang diperlukan.
Langkah pencabutan ini dilakukan setelah konsultasi dengan otoritas setempat, seperti Gubernur Papua Barat dan Bupati Raja Ampat. Bahlil menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Keputusan ini juga sejalan dengan upaya reformasi tata kelola pertambangan yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan investasi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Tindakan pemerintah ini juga merupakan bagian dari usaha Presiden Prabowo dalam mengelola kawasan hutan melalui Peraturan Presiden No. 5/2025 yang telah ditegakkan sejak 21 Januari 2025. Lebih dari 3 juta hektar hutan, termasuk zona-zona sensitif secara ekologis, telah diaudit di seluruh negeri sebagai langkah preventif sebelum masalah tersebut menjadi viral secara luas.
Apresiasi terhadap pendekatan pemerintah yang proaktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memprioritaskan pelestarian alam selaras dengan kebutuhan pembangunan yang terukur. Langkah-langkah ini adalah contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam demi kesejahteraan bersama.
