Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap korupsi, menyatakan bahwa negara berhak untuk menyita aset koruptor asal dilakukan secara adil. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jurnalis, Prabowo mengungkapkan keyakinannya bahwa kerugian yang disebabkan oleh koruptor harus dikembalikan kepada negara. Meskipun demikian, Prabowo juga menekankan perlunya keadilan terutama terhadap keluarga dari para koruptor yang telah divonis.
Menurut Prabowo, penting untuk mempertimbangkan apakah aset yang dimiliki koruptor sebelum menjabat harus disita, serta apakah anak-anak dan pasangan koruptor harus turut memikul dosa yang dilakukan oleh keluarga mereka. Prabowo mengekspresikan frustrasinya terhadap tindakan korup yang disamakan dengan perampokan yang dilindungi oleh legalitas. Beliau menyatakan kebutuhan akan langkah-langkah tegas yang dapat menciptakan efek jera yang kuat terhadap para pelaku korupsi. Prabowo bahkan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan dan merusak keadilan.
Prabowo menyoroti pola pikir para koruptor yang meremehkan hukuman dengan mengandalkan uang dan upaya korupsi. Menurutnya, pola pikir ini perlu diubah dengan tindakan tegas dan efektif sehingga korupsi dapat diminimalisir. Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menindak korupsi dan memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu berlandaskan pada keadilan.
