Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Peruamahan dan Kawasan Pemukiman (Kemen PKP) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesejahteraan kelompok masyarakat produktif melalui kebijakan rumah subsidi khususnya bagi buruh Indonesia. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Menurutnya, program dan kebijakan terkait perumahan subsidi ini memberikan perlindungan kepada buruh dengan tempat tinggal yang layak. Dedi Hardianto mengungkapkan apresiasinya setelah menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara) dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierly serta BPS. Program ini menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh, dengan 100 unit akan diserahkan pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Buruh. Menteri PKP Ara menyatakan bahwa penyerahan rumah subsidi akan dimulai pada tanggal tersebut. Program ini merupakan bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencakup juga tenaga migran, nakes, dan wartawan. Pemerintah juga akan mengundang perwakilan organisasi profesi untuk membahas teknis penyaluran program tersebut, sesuai dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menyebut kebijakan ini sebagai inisiatif yang baik. Badan Pusat Statistik juga siap memberikan data terkait buruh yang memenuhi syarat untuk program rumah subsidi. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisioner BP Tapera, Direktur Consumer BTN, serta perwakilan konfederasi buruh.
Dedi Hardianto Sekjen KSBSI Apresiasi Program Perumahan Subsidi Pemerintah
