Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya ketidaksenonohan kuota impor untuk komoditas atau bahan baku. Menurutnya, kuota impor haruslah adil dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, di mana Prabowo memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Apindo, yang ingin melakukan keseimbangan ulang hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik selama masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa ketika Menteri Koordinator meminta masukan terkait dampak tarif timbal balik AS, pihaknya segera berkoordinasi dengan mitra di Amerika Serikat. Negosiasi dilakukan untuk memahami situasi tersebut, terutama terkait dengan komoditas seperti kapas dan jagung. Apindo menyarankan agar impor langsung dialokasikan untuk industri, bukan melalui pihak ketiga, sebagai upaya untuk memotong masalah yang ada. Dengan demikian, Prabowo dan Apindo ingin memastikan bahwa kebijakan impor tidak hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar, tetapi mendukung keseluruhan industri dalam negeri.
