Pada tanggal 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan pembaruan tarif perdagangan setelah berbulan-bulan diskusi. Terdapat peningkatan tarif dasar sebesar 10 persen pada hampir semua barang impor yang memasuki AS, serta penerapan Tarif Timbal Balik sebesar 32 persen pada beberapa negara termasuk Indonesia. Mengantisipasi pergeseran global ini, Presiden Prabowo Subianto telah merencanakan langkah-langkah strategis untuk melindungi ketahanan ekonomi Indonesia. Menurut Noudhy Valdryno, Deputi Penyebaran dan Informasi Media di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), Presiden Prabowo telah mempersiapkan kebijakan inti ini sejak memulai administrasinya.
Presiden Prabowo memperluas jaringan perdagangan Indonesia dengan mengajukan aplikasi bergabung dengan BRICS, sebuah blok ekonomi yang signifikan dalam perdagangan global. Indonesia juga sedang memajukan aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta perjanjian perdagangan lainnya. Langkah lain yang diambil Presiden Prabowo adalah memprioritaskan industri hulu untuk memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia. Contoh kesuksesan dari kebijakan ini terlihat di sektor nikel, di mana ekspor dan derivatifnya meningkat secara signifikan.
Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, lembaga yang dirancang untuk mempercepat proses hulu sumber daya alam. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing, meningkatkan daya saing ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya ketiga difokuskan pada meningkatkan daya beli domestik melalui program-program yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
Dengan inisiatif strategis ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berada di jalur untuk mempertahankan stabilitas ekonomi yang optimis di Asia Tenggara dan seluruh dunia. Menunjukkan bahwa Indonesia dapat terus berkembang bahkan di tengah ketidakpastian global.
President Prabowo’s Strategic Economic Policies in Uncertain Times
