Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah mengumumkan pembaharuan tarif setelah beberapa bulan dalam pembahasan. Pemberlakuan tarif dasar 10 persen pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS dilakukan, sementara ‘Tarif Timbal Balik’ juga diberlakukan terhadap beberapa negara termasuk Indonesia sebesar 32 persen.
Untuk menghadapi berbagai perubahan kebijakan global, Presiden Prabowo Subianto telah merancang tiga gebrakan besar sejak hari pertama dilantik. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menekankan bahwa kemampuan Presiden Prabowo dalam memahami dinamika geopolitik dan hubungan internasional serta perdagangan global, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan Indonesia di berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral seperti RCEP, OECD, dan beberapa perjanjian dagang lainnya, semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional.
Presiden Prabowo juga memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Dengan peluncuran BPI Danantara, Indonesia diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, untuk memperkuat daya beli masyarakat, Presiden Prabowo meluncurkan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan tujuan memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada impor. Semua gebrakan strategis ini diharapkan dapat menjaga Indonesia tetap tumbuh dan stabil di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang optimis di Asia Tenggara dan di tingkat global.