Presiden Prabowo Subianto tengah membidik sumber-sumber pendapatan baru bagi negara dari sektor mineral dan batu bara. Dalam upaya tersebut, pemerintah berencana untuk meningkatkan besaran royalti untuk komoditas seperti emas, nikel, dan batu bara. Pasca pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, mengungkapkan bahwa pembahasan regulasi terkait peningkatan dan perluasan royalti menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut.
Salah satu langkah konkrit yang sedang dipersiapkan pemerintah adalah penyusunan draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan perlakuan perpajakan di bidang pertambangan batubara. Revisi aturan ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat terkait dengan besaran royalti yang akan diterapkan, baik untuk bahan baku maupun produk jadi dari sektor mineral. Langkah tersebut juga sejalan dengan konsep hilirisasi yang diperjuangkan pemerintah guna mengoptimalkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Dengan adanya langkah konkrit ini, diharapkan akan terbuka peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor minerba, serta memperluas basis pendapatan negara melalui diversifikasi produk turunan dari sumber daya alam yang belum tergarap secara maksimal sebelumnya. Ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
