Pemerintah Indonesia telah mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas Rupiah dan kuatnya ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap modal asing di tengah ketidakpastian global. Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat menguatkan Rupiah, para ekonom dan pelaku usaha masih memperdebatkan efektivitas dan dampaknya.
DHE yang disimpan di dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan pasokan valuta asing dan menguatkan nilai tukar Rupiah. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan serta menumbuhkan kepercayaan investor domestik dan asing terhadap ekonomi Indonesia. Namun, eksportir dihadapkan pada beberapa masalah, seperti kurangnya fleksibilitas dalam mengelola dana untuk operasional dan investasi di luar negeri.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kebijakan ini memberikan manfaat yang optimal, pemerintah perlu memberikan insentif bagi eksportir, meningkatkan kredibilitas sistem keuangan domestik, menyesuaikan regulasi secara bertahap, dan mendorong bisnis yang bergantung pada ekspor. Komunikasi yang efektif antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha juga penting untuk menjaga stabilitas kebijakan ini.
Kesuksesan kebijakan penyimpanan devisa dalam negeri sangat tergantung pada implementasi yang tepat. Dengan langkah strategis yang sesuai dan dukungan insentif yang memadai, kebijakan ini dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat ekonomi nasional. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan dunia usaha agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan semua pihak.
