Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Bekasi memimpin penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa Presisi. Raperda ini diharapkan akan menjadi landasan pembangunan yang tepat sasaran di bawah kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menegaskan pentingnya keakuratan data dalam proses perencanaan pembangunan. Keberhasilan data yang akurat menjadi kunci utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDIP telah mengundang Sofyan Sjaf, penggagas konsep Data Desa Presisi dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia di IPB University, untuk membahas pemanfaatan data desa presisi sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Bekasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih, Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bekasi Rieke Diah Pitaloka, serta Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Inisiasi ini diharapkan akan membantu menyelesaikan permasalahan terkait data, memperbaiki efektivitas pengumpulan data, dan memperlihatkan kondisi terkini Desa/Kelurahan.
Meskipun berawal dari inisiasi PDIP, Raperda akan diajukan dalam usulan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Fraksi PDIP akan berkomunikasi intensif dengan pimpinan dan anggota Komisi I di DPRD, Bapemperda, lintas komisi dan fraksi, hingga Pimpinan DPRD untuk mendukung percepatan pembahasan Raperda ini. Para pihak berharap naskah akademik dan draft Raperda dapat segera dibahas pada bulan Maret mendatang. Penggagas Konsep Data Desa Presisi, Sofyan Sjah, menjelaskan bahwa konsep tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan di Desa, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
