8 Kebijakan Ekonomi Prabowo Subianto Menuju Pertumbuhan 2025

by -7 Views

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan delapan kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah program Makan Bergizi Gratis, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dan bantuan sosial (bansos) yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini.

Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menjelaskan secara rinci delapan kebijakan penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.

Beberapa kebijakan yang akan diterapkan termasuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Selain itu, stimulus ekonomi akan diberlakukan saat bulan Ramadhan dan Lebaran, termasuk diskon tarif listrik dan pajak penjualan barang mewah.

Prabowo juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang diyakininya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Rencana pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan dana investasi nasional, disebut Danantara, juga diungkapkan sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi negara.

Dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan kebijakan internasional juga menjadi fokus penting dalam langkah-langkah pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. Sejumlah kebijakan lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, dan revisi peraturan yang mempermudah berusaha juga akan menjadi bagian dari upaya tersebut.

Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait saat mengumumkan kebijakan-kebijakan ekonomi, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mencapai hasil maksimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.