Penambahan Kementerian dinilai dapat dilakukan jika sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi pengelolaan negara. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai wacana menambah jumlah kementerian bisa dilakukan jika didasarkan pada kebutuhan dan efektivitas. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar dengan tantangan kompleks membutuhkan jumlah menteri yang memadai. BHS juga menyoroti perbandingan jumlah menteri dengan negara tetangga seperti Malaysia, Myanmar, dan Singapura.
Lebih lanjut, BHS mendukung pemisahan Kemendikbudristek menjadi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, fokus yang terpisah pada pendidikan dan kebudayaan akan memperkuat pelestarian budaya Indonesia serta mendukung perekonomian melalui potensi wisata budaya. Ia juga mengusulkan pembentukan satu kementerian yang khusus mengurus sektor pangan serta pemisahan antara kementerian yang mengelola pendapatan dan pengeluaran negara.
BHS menekankan bahwa penambahan atau pemisahan Kementerian harus didasari oleh efektivitas, efisiensi, proporsionalitas beban tugas, dan kesinambungan. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional juga menjadi kunci dalam pengelolaan Kementerian. Akhirnya, BHS menegaskan pentingnya memperhatikan keterlibatan wamen dalam Kementerian yang memiliki beban tugas yang padat, seperti Kementerian Perhubungan.
