Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah menjadi fokus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada tanggal 6 Februari 2025, rencana pembangunan PLTN ini diungkapkan.
Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir di Indonesia adalah suatu hal yang kompleks. Meskipun pemanfaatan nuklir saat ini masih terpusat pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian, pemerintah telah menetapkan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Oleh karena itu, energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih di Indonesia.
Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan PLTN, antara lain masalah posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait dalam pengembangan teknologi nuklir.
Sebagai langkah awal, Bappenas merencanakan pembentukan tim kerja yang akan fokus pada revisi isu kelembagaan, termasuk penyusunan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan meliputi pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir untuk mengelola proyek ini secara lebih terstruktur.
Meskipun tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis, namun juga melibatkan isu sosial dan politik, upaya pemerintah terus dilakukan untuk mewujudkan PLTN sebagai bagian dari upaya mencapai sumber energi bersih di Indonesia.
