Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025. Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Bambang Haryo menekankan pentingnya penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran, dengan mengusulkan peran Kementerian UMKM sebagai leading sector dalam distribusi KUR.
Dia juga menyoroti perlunya prioritas dalam penyaluran KUR untuk usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dengan suku bunga yang rendah. Selain itu, Bambang Haryo mengkritisi persyaratan agunan yang ketat oleh perbankan, menyulitkan pelaku usaha kecil dalam mendapatkan akses permodalan. Ia juga memberikan contoh kebijakan Malaysia yang memberikan bunga pinjaman di bawah 3 persen dan pembebasan pajak sebagai cara untuk mendukung UMKM.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Bambang Haryo menegaskan bahwa UMKM memiliki peran yang signifikan dalam PDB serta menyerap tenaga kerja hingga 97 persen. Oleh karena itu, dia berharap alokasi anggaran yang memadai diberikan kepada Kementerian UMKM untuk membina dan mengawasi UMKM di Indonesia guna mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diharapkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
