Badan Pangan Nasional (Bapanas) diharapkan bisa memastikan ketersediaan pangan bermutu bagi masyarakat Indonesia melalui koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga. Menurut Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), Bapanas harus memperkuat sistem logistik pangan, menurunkan daerah rentan rawan pangan, meningkatkan konsumsi pangan beragam dan bergizi, serta meningkatkan jaminan keamanan pangan segar. BHS menyatakan bahwa Bapanas seharusnya bisa menjembatani antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan serta para pemangku kepentingan pangan lainnya.
BHS juga menekankan pentingnya Bapanas fokus pada pengelolaan sektor hulu pangan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan nasional. Sebagai pusat informasi, Bapanas dapat memberikan informasi kelebihan atau kekurangan pangan di berbagai daerah kepada Kementan atau Bulog. Bapanas diharapkan bisa berkoordinasi dengan semua kementerian/lembaga terkait untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Selain itu, BHS menyoroti pentingnya masalah permodalan bagi para petani, pekebun, peternak, dan nelayan dalam produksi pangan. Dia menilai bahwa Indonesia seharusnya tidak lagi mengimpor pangan, melainkan dapat memiliki lumbung pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Evaluasi kinerja Bapanas juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan 11 komoditas pokok kebutuhan masyarakat. Jika Bapanas tidak mampu memenuhi tugasnya, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk membubarkannya demi efisiensi penggunaan anggaran negara.
