Sebuah kunjungan dilakukan oleh anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra ke Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Stasiun tersebut dikenal sebagai Stasiun HUB / Sentral yang menjadi tujuan 26 Kereta Antar Provinsi dan 400 Kereta Komuter (KRL), LRT yang menghubungkan berbagai wilayah di sekitar Jakarta. Dibangun sejak tahun 1910, Stasiun Jatinegara dianggap sebagai salah satu stasiun tersibuk sejak zaman kolonial Belanda. Selain itu, Stasiun ini menjadi pusat transportasi yang terintegrasi dengan layanan Bus Trans Jakarta.
Dalam kunjungannya, anggota DPR tersebut menyoroti kondisi fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Meskipun pihak KAI sudah menginformasikan perbaikan yang ditangani oleh SATKER Kementerian Perhubungan, namun penanganannya masih sering terlambat. Selain itu, pengelolaan Pusat Kendali Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di Stasiun Jatinegara juga menjadi perhatian khusus. Disamping adanya 26 Kereta Antar Provinsi dan 400 KRL yang melintas, serta adanya Depo Kereta Api di Stasiun tersebut, anggota DPR menekankan pentingnya pengelolaan PPKA yang efektif dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang handal.
Namun, yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa PPKA di Stasiun Jatinegara hanya dikendalikan oleh 1 petugas. Hal ini dinilai sebagai risiko besar mengingat tingkat kepadatan traffic yang tinggi, yang dapat mengakibatkan petugas mengalami kelelahan atau risiko lainnya. Oleh karena itu, diperlukan cadangan sumber daya manusia untuk memantau pengendalian traffic guna mencegah kecelakaan. Selain itu, anggota DPR juga menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap pelayanan di Stasiun Jatinegara agar dapat meningkatkan kapasitas, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa transportasi publik.
