Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol seperti tol Puncak, tol Kulonprogo-Cilacap, dan ruas Sirip Tol Trans Sumatera. Menurut Bambang Haryo, pembangunan ruas tol baru di Jawa belum sepenuhnya memberikan dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi karena minimnya penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal. Hal ini disebabkan oleh tarif tol yang masih dianggap mahal, sehingga transportasi publik dan logistik masih lebih banyak menggunakan jalan non-tol seperti jalan nasional, provinsi, atau antar kabupaten.
Bambang Haryo mengungkapkan keprihatinannya terkait kurangnya pemanfaatan jalan tol untuk angkutan publik dan logistik, berbeda dengan masa pembangunan jalan tol di masa lalu yang memiliki tarif yang lebih terjangkau. Dia juga mencatat bahwa jumlah pengguna jalan tol oleh transportasi publik, logistik, dan transportasi pribadi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pengguna jalan non-tol. Menurutnya, keputusan untuk menghentikan proyek jalan tol adalah langkah yang tepat sehingga perawatan dan perbaikan jalan nasional dan provinsi yang rusak dapat lebih difokuskan.
Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya penyediaan jalan reguler nasional dan provinsi yang lebar, layak, dan gratis bagi masyarakat seperti di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Dia menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki banyak jalan tol jika dibandingkan dengan Malaysia, namun panjang jalan tol di Indonesia masih jauh lebih sedikit dan perlu peningkatan perawatan serta standarisasi keselamatan yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau, sehingga mempercepat multiplikasi ekonomi di Indonesia.