Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menegaskan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri harus segera dilakukan. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia.
Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi sorotan dalam diskusi terbatas mengenai Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) yang diadakan di Universitas Bakrie, Jakarta. Menurut Rizal Darma Putra, pemisahan ini akan membantu memperjelas pembagian tugas dan mencegah tumpang tindih kewenangan.
“Dengan adanya pemisahan fungsi, kita bisa memastikan bahwa masing-masing lembaga memiliki fokus yang jelas dan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik,” ujarnya pada diskusi yang diadakan pada Senin (7/10/2024).
Pentingnya Pengawasan yang Efektif dan Transparan juga menjadi topik utama yang dibahas. Pengawasan yang efektif dan transparan dinilai penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
Selain itu, penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sangat diperlukan agar koordinasi antar lembaga lebih efektif. Namun, ego sektoral masih menjadi hambatan dalam mewujudkan koordinasi yang baik antar lembaga intelijen.
Pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional juga ditekankan untuk sektor intelijen. Sistem rekrutmen yang lebih terbuka dan beragam dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga.
Ancaman eksternal yang semakin nyata dan kompleks menuntut peran intelijen luar negeri yang lebih kuat. Memperkuat intelijen luar negeri dianggap penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar yang dapat memengaruhi keamanan nasional.
Kritik terhadap struktur kelembagaan BIN juga muncul, di mana dominasi unsur militer dianggap tidak mendukung pengembangan intelijen yang lebih modern dan adaptif. Oleh karena itu, perbaikan dalam struktur kelembagaan juga perlu dilakukan.
Rekomendasi untuk memperbaiki struktur intelijen di Indonesia menyatakan bahwa restrukturisasi BIN harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, hingga peningkatan pengawasan. Restrukturisasi yang komprehensif diharapkan dapat menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional dan mampu merespons ancaman dengan cepat.
Kesimpulannya, diskusi ini menekankan pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional guna meningkatkan efektivitas kerja intelijen di Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Harapannya, restrukturisasi BIN yang menyeluruh dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
